Oleh J Nastranis

NEW YORK (IDN) — Penelitian baru telah memberi peringatan terhadap tren yang berkembang menuju “nasionalisme vaksin” di mana negara-negara memprioritaskan kebutuhan vaksin mereka sendiri. Studi tersebut memperingatkan bahwa dalam memonopoli pasokan vaksin melawan pandemi Covid-19, negara-negara kaya mengancam kehancuran ekonomi yang akan melanda negara-negara makmur hampir sama kerasnya dengan negara-negara berkembang.

Bahkan jika negara-negara kaya telah divaksinasi penuh pada pertengahan tahun ini, dan negara-negara miskin sebagian besar terhalangi, studi tersebut menyimpulkan bahwa ekonomi global akan menderita kerugian lebih dari $9 triliun, jumlah yang lebih besar dari hasil gabungan tahunan Jepang dan Jerman. Hampir setengah dari biaya tersebut akan diserap oleh negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. (P31)

Studi baru lainnya memperingatkan bahwa nasionalisme vaksin dapat menyebabkan alokasi vaksin COVID-19 yang tidak merata dan merugikan ekonomi global hingga $1,2 triliun per tahun dalam hal produk domestik bruto (PDB). Karena meskipun beberapa negara berhasil mengimunisasi penduduknya terhadap virus, selama virus tidak terkendali di semua wilayah di dunia, maka akan terus ada biaya ekonomi global yang terkait dengan pandemi.

“Biaya global yang terkait dengan COVID-19 dan dampak ekonominya diperkirakan mencapai $3,4 triliun dalam setahun. Untuk UE, itu akan menjadi sekitar 5,6 persen dalam PDB tahunan, yakni sekitar $983 miliar. Kerugian yang ditimbulkan oleh Inggris sekitar 4,3 persen — kerugian tahunan sekitar $145 miliar. AS kehilangan sekitar 2,2 persen dalam PDB tahunan, yakni sekitar $480 miliar, ” ujar Rand Corporation selaku penulis studi.

Bahkan jika perilaku nasionalistis tidak dapat dihindari, terdapat insentif ekonomi untuk menyediakan akses vaksinasi ke seluruh dunia. Berdasarkan perkiraan sebelumnya, studi tersebut menunjukkan, dibutuhkan sekitar $25 miliar untuk memasok vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah.

Gabungan AS, Inggris, Uni Eropa, dan negara berpenghasilan tinggi lainnya dapat kehilangan sekitar $119 miliar dalam satu tahun jika negara-negara termiskin tidak mendapatkan pasokan. “Jika negara-negara berpenghasilan tinggi membayar untuk pasokan vaksin, mungkin ada rasio manfaat-biaya sebesar 4,8 berbanding 1. Untuk setiap $1 yang dibelanjakan, negara-negara berpenghasilan tinggi akan mendapatkan kembali sekitar $4,8,” laporan memaparkan.

Angka-angka ini berbicara sendiri. Tetapi Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed mengatakan: “Selama setahun terakhir, kita semua melewatkan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai dengan orang lain—makan, berpelukan, serta pergi ke sekolah dan bekerja.”

Pada saat yang sama, jutaan dari kita telah kehilangan seseorang yang kita cintai atau mata pencaharian kita direnggut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 2,5 juta orang di seluruh dunia telah meninggal akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 akan menghentikan orang dari kematian, mencegah varian baru muncul, menghidupkan kembali perekonomian, dan memberikan harapan terbaik untuk mengakhiri pandemi.

“Hanya dengan bersama kita dapat mengakhiri pandemi dan mengubah era baru harapan,” ujar wakil ketua PBB. Dengan pertimbangan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meluncurkan kampanye global baru, Hanya Dengan Bersama, untuk mendukung seruannya dalam penyebaran akses vaksin COVID-19 yang adil dan merata ke seluruh dunia.

Kampanye tersebut menekankan perlunya tindakan global yang terkoordinasi untuk memastikan vaksin dapat diakses di semua negara, dimulai dari petugas kesehatan dan yang paling rentan.

Ms Mohammed menunjukkan bahwa upaya ilmiah global yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk vaksin memang telah memberi kami harapan untuk mengalahkan virus. Faktanya, peluncuran vaksin terbesar dalam sejarah sekarang sedang berlangsung dengan jutaan dosis dikirimkan ke seluruh dunia, termasuk ke beberapa negara termiskin di dunia, melalui upaya COVAX, mekanisme ekuitas vaksin global.

Mencetuskan inisiatif pada 11 Maret, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan keprihatinannya atas “beberapa negara kaya yang meluncurkan sebagian besar dosis”. Dia menekankan bahwa “vaksin COVID-19 harus dianggap sebagai barang publik global.”

Vaksin COVID-19 harus tersedia untuk “semua orang, di mana saja”. Krisis tahun ini telah menyebabkan gelombang pasang penderitaan, tambahnya. “#OnlyTogether kita semua dapat mengakhiri pandemi ini & kembali melakukan hal-hal yang kita sukai.”

Faktanya, jumlah dosis saat ini pada awalnya hanya akan mencakup sebagian kecil populasi — pekerja kesehatan dan yang paling rentan. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2021, COVAX berencana untuk menawarkan vaksin kepada hampir 30 persen dari populasi setiap negara yang berpartisipasi. Tetapi progres tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan sepuluh negara kaya yang memiliki hampir 80 persen dari semua vaksin COVID-19, dan beberapa di antaranya berencana untuk memvaksinasi seluruh penduduk mereka dalam beberapa bulan ke depan.

COVAX, yang dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia, GAVI dan Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI), yang bermitra dengan UNICEF, memiliki 190 negara peserta. Dibutuhkan lebih dari US $2 miliar untuk sepenuhnya mencapai tujuan mereka dalam memberikan vaksinasi kepada orang-orang yang paling membutuhkan pada akhir tahun.

Perserikatan Bangsa-Bangsa berpandangan bahwa menjanjikan pendanaan baru untuk COVAX sangat penting, tetapi lebih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses vaksin dengan berbagi kelebihan vaksin, mentransfer teknologi, menawarkan lisensi sukarela, atau bahkan melepaskan hak kekayaan intelektual.

“Jika para ilmuwan dunia mampu mengembangkan vaksin yang aman dan efektif hanya dalam tujuh bulan, maka tujuan para pemimpin dunia harus sama-sama memecahkan rekor—menyediakan dana yang cukup dan meningkatkan produksi guna memungkinkan semua orang di dunia divaksinasi,” demikian penuturan dari Melissa Fleming selaku Wakil Sekretaris Jenderal PBB urusan Komunikasi Global. [IDN-InDepthNews – 12 Maret 2021]

Foto: Jarum suntik dirakit dan kemudian dikemas di sebuah fasilitas di Spanyol. © UNICEF/Francis Kokoroko