OLeh J Nastranis
NEW YORK (IDN) -– 2020 akan dikenang sebagai tahun di mana virus menular membungkam seisi dunia, memperlebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, memicu lonjakan kemiskinan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dan mendorong kembali upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil membahayakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disetujui secara universal pada bulan September 2015.
Pada awal Desember, PBB memperingatkan bahwa 235 juta orang akan membutuhkan bantuan kemanusiaan pada tahun 2021, yang terdiri dari peningkatan sekitar 40 persen pada tahun 2020 yang hampir seluruhnya merupakan konsekuensi dari pandemi.
“Gambaran yang kami sajikan adalah perspektif paling suram dan tergelap terkait kebutuhan kemanusiaan dalam periode mendatang yang pernah kami tentukan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Mark Lowcock.
“Itu adalah cerminan dari fakta bahwa pandemi COVID telah menyebabkan pembantaian di seluruh negara paling rapuh dan rentan di planet ini.”
Tn. Lowcock memperingatkan bahwa skala tantangan yang dihadapi umat manusia tahun depan sangatlah besar – dan terus berkembang. “Jika kita bisa melewati 2021 tanpa kelaparan besar, maka itu akan menjadi pencapaian yang signifikan,” ujarnya. “Lampu merah berkedip, dan bel alarm berbunyi.”
Progres dalam mengurangi kemiskinan anak juga menjadi pukulan tahun ini. Dana Anak-Anak PBB, UNICEF, dan Bank Dunia melaporkan bahwa sekitar 365 juta anak hidup dalam kemiskinan sebelum pandemi dimulai, dan memperkirakan bahwa angka tersebut akan meningkat pesat sebagai akibat dari krisis. Ini telah memukul upaya dalam mengurangi kemiskinan anak.
Hal ini memiliki implikasi serius: kemiskinan ekstrem membuat ratusan juta anak kehilangan kesempatan untuk mencapai potensi mereka yang sebenarnya, dalam hal perkembangan fisik dan kognitif, serta mengancam kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa dewasa.
“Angka-angka ini saja bisa mengejutkan siapa pun,” ujar Sanjay Wijesekera, Direktur Program UNICEF: “Pemerintah sangat membutuhkan rencana pemulihan anak-anak untuk mencegah ledakan anak dan keluarga mereka mencapai tingkat kemiskinan yang tidak dapat dibayangkan selama bertahun-tahun.”
Achim Steiner, selaku kepala badan pembangunan PBB UNDP menggarisbawahi aspek lain dari situasi ini: “Perempuan menanggung beban paling berat dari krisis COVID-19 karena mereka lebih mungkin kehilangan sumber pendapatan dan cenderung tidak dilindungi oleh tindakan perlindungan sosial”. Beliau mengacu pada data yang dirilis pada bulan September.
Terungkap bahwa tingkat kemiskinan perempuan telah meningkat lebih dari sembilan persen, setara dengan sekitar 47 juta perempuan: ini menunjukkan pembalikan kemajuan selama puluhan tahun untuk memberantas kemiskinan ekstrem selama beberapa dekade terakhir.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Direktur Eksekutif Wanita PBB, mengatakan bahwa peningkatan kemiskinan ekstrem pada kaum perempuan adalah “dakwaan yang nyata atas kekurangan yang mendalam” dalam cara pembangunan masyarakat dan ekonomi.
Tn. Steiner, bagaimanapun, adalah alat yang ada untuk menciptakan perbaikan besar pada kehidupan perempuan, bahkan selama krisis saat ini. Misalnya, lebih dari 100 juta perempuan dan anak perempuan dapat dientaskan dari kemiskinan jika pemerintah meningkatkan akses ke pendidikan dan keluarga berencana serta memastikan bahwa upah yang diperoleh adil dan setara dengan upah laki-laki.
Sebuah laporan yang didukung PBB pada bulan April mengungkapkan skala penderitaan global, menambahkan bahwa kemiskinan dan kelaparan semakin parah, dan bahwa negara-negara yang sudah terkena dampak krisis pangan sangat rentan terhadap pandemi COVID-19.
Sebuah studi mengatakan, “Kita harus menjaga agar rantai pasokan makanan tetap beroperasi, sehingga orang-orang memiliki akses untuk mendapat makanan yang menopang kehidupan,” menekankan pentingnya mempertahankan pengiriman bantuan kemanusiaan “untuk menjaga agar orang-orang yang menghadapi krisis tetap makan dan hidup”.
Dari menggunakan transportasi umum sebagai pusat makanan, bentuk tradisional pengiriman ke rumah-rumah, dan pasar seluler, masyarakat harus menemukan cara inovatif untuk memberi makan orang miskin dan rentan, sambil mengatasi pembatasan pergerakan COVID-19.
Ini semua merupakan contoh cara kota-kota di Amerika Latin bersatu untuk mendukung populasinya, dan mencerminkan peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), bahwa risiko kesehatan bagi banyak warga perkotaan tinggi selama pandemi, terutama 1,2 miliar yang tinggal di permukiman kumuh, dan permukiman informal lainnya, catat UN News.
Badan fokus ketenagakerjaan PBB, ILO menyatakan pada bulan Februari bahwa dua miliar orang yang bekerja di sektor informal secara khusus terpapar pandemi. Pada bulan Maret, badan tersebut menindaklanjuti dengan proyeksi yang menunjukkan bahwa jutaan orang akan menghadapi situasi pengangguran, setengah pengangguran, atau kondisi kemiskinan kerja.
“Ini bukan lagi hanya krisis kesehatan global, tapi juga pasar tenaga kerja utama dan krisis ekonomi yang berdampak besar pada masyarakat”, ujar Direktur Jenderal ILO Guy Ryder. Badan tersebut menerbitkan rekomendasi tentang cara-cara untuk mengurangi kerusakan mata pencaharian, yang mencakup perlindungan karyawan di tempat kerja, program stimulus ekonomi dan ketenagakerjaan, serta pendapatan dan dukungan pekerjaan.
Sementara COVID-19 telah memusnahkan hasil pembangunan yang penting hanya dalam beberapa bulan, dengan kemiskinan ekstrem yang meningkat untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, pandemi dapat memicu transformasi yang diperlukan untuk mencapai sistem perlindungan sosial yang lebih kuat, ujar Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada bulan Desember.
Beliau berbicara di sebuah acara untuk memperingati 25 tahun KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial, di mana ia menyerukan tindakan berani dan imajinatif dari para pemimpin untuk mencegah dampak jangka panjang dari krisis.
Guterres berargumen: “Pandemi membawa kesadaran baru tentang risiko sosial dan ekonomi yang timbul dari sistem perlindungan sosial yang tidak memadai, akses yang tidak setara dalam perawatan kesehatan dan layanan publik lainnya, serta tingkat ketidaksetaraan yang tinggi, termasuk gender, ketidaksetaraan ras, dan semua bentuk lain yang kami saksikan di dunia ini.”
Ia menambahkan: “Oleh karena itu, hal tersebut dapat membuka pintu menuju perubahan transformasional yang diperlukan untuk membangun Kontrak Sosial Baru di tingkat nasional, yang sesuai untuk tantangan abad ke-21.”
Merefleksikan komentarnya tentang ketidaksetaraan yang dibuat setahun sebelumnya, sebelum pandemi muncul, kepala PBB mengatakan bahwa dunia membutuhkan Kesepakatan Global yang baru, “di mana kekuasaan, sumber daya, dan peluang dibagikan dengan lebih baik di tabel pengambilan keputusan internasional, dan mekanisme pemerintahan lebih mencerminkan realitas saat ini”. [IDN-InDepthNews – 30 Desember 2020]
Foto: Perwakilan Program Pangan Dunia (WFP) di Bolivia berbicara kepada perempuan adat Uru-Murato tentang kesadaran COVID-19 dan praktik nutrisi sehat. Kredit: WFP/Morelia Eróstegui
